Rabu, 05 November 2025, Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Ketentuan Pemberian Layanan Hukum Melalui Posbakum Desa Tumapel di Pendopo Balai Desa Tumapel oleh Tim dari Organisasi Bantuan Hukum YLBH Fajar Trilaksana. Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pencari keadilan bahwa terdapat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Desa Tumapel yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis untuk konsultasi permasalahan hukum dan juga pembuatan surat gugatan / surat permohonan dan Bantuan Hukum yang lain. Informasi yang juga ditekankan pada sosialisasi tersebut adalah kriteria penerima jasa layanan Posbakum, yaitu untuk konsultasi permasalahan hukum dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat, sedangkan untuk pembuatan surat gugatan / surat permohonan di posbakum hanya untuk masyarakat kurang mampu. 

Ibu ZIADATUL AKMAL, SH dalam sambutannya menyampaikan Tujuan dari di bentuknya Posbakum Desa ini adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di tingkat desa dan kelurahan, serta memperluas akses keadilan bagi mereka. Posbakum Desa Tumapel dibina oleh Kades Tumapel, dikelola oleh Kader Sadar Hukum Desa Tumapel dengan sekretariat di Kantor Desa Tumapel

Di Posbakum Desa tersebut, masyarakat juga tetap mendapatkan pendampingan dari petugas sehingga tidak perlu khawatir terhadap proses penyusunannya. Adapun dasar hukum terkait layanan Posbakum ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. 

Posbakum Desa/Kelurahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di tingkat desa dan kelurahan.